Berita Terkini

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Manokwari - Pemilu yang berkualitas hanya bisa terwujud jika daftar pemilih yang digunakan benar-benar akurat. Salah satu upaya penting dalam menjaga kualitas demokrasi adalah melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu /Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT Pemilu /Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data, serta menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir. DPB bukan sekadar administrasi, melainkan fondasi utama bagi terwujudnya daftar pemilih tetap (DPT) yang valid dan terpercaya. Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2025, penyelenggaran PDPB dilakukan secara berjenjang, KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, serta KPU RI paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. PDPB ini tidak dilaksanakan pada saat Tahapan Pemilu/Pemilihan/Pemilu Ulang/Pemilihan Ulang. KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan layanan contact person yang bisa dihubungi untuk berkonsultasi. Petugas kita sudah siap untuk berkomunikasi dengan kamu terkait PDPB. Masih perlu info yang lebih detail??? Yuk berkunjung langsung ke Kantor KPU Kabupaten Manokwari di Jalan Merdeka Nomor 9  Kabupaten Manokwari. Kamu akan dilayani semaksimal mungkin seputar PDPB.

Rapat Knowledge Sharing Tata Kelola Bakohumas Tahap 3

Manokwari - Keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga publik. Dan melalui melalui media sosial serta kanal resmi lainnya, keterbukaan informasi disampaikan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan baik terkait keputusan kelembagaan maupun kegiatan yang relevan dengan kepemiluan. Pengelolaaan kehumasan KPU diharap dapat menyajikan publikasi yang baik, menarik, dan memuat kearifan lokal seperti penggunaan bahasa daerah, pelestarian budaya, serta keterampilan tradisional dengan tetap memperhatikan standarisasi yang telah dijalankan oleh KPU Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Kabag Humas dan Informasi Publik Setjen KPU, Reni Rinjani Pratiwi Pada kegiatan Rapat Knowledge Sharing Tata Kelola Bakohumas Tahap 3 secara daring, Senin (27/10/2025). Melalui koordinasi lintas tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan, serta pengelolaan dan penyebaran informasi yang akurat dan transparan, terutama terkait kepemiluan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi, membangun citra lembaga yang positif, dan mengelola disinformasi serta hoaks melalui komunikasi yang proaktif dan kerjasama dengan berbagai pihak. #KPUMelayani

KPU Kabupaten Manokwari Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU Secara Daring

Manokwari – Ketua Beserta Anggota KPU  dan Staf Sekretariat KPU Manokwari turut hadir secara daring dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang membahas terkait dengan Peningkatan dan Penguatan Kinerja yang diadakan oleh KPU RI. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 dan diikuti seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota baik itu dihadiri langsung maupun dihadiri secara daring. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Dalam agenda Rapat Koordinasi Pengawasan kali ini, Iffa Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, menekankan bahwa pentingnya SPIP untuk mengawal kinerja, kualitas dan marwah KPU. Tak hanya itu Iffa Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, juga menjelaskan bahwa perubahan dalam Keputusan KPU nomor 855 tahun 2025 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan KPU nomor 1356. Zona Integritas sebagai Komitmen di lingkungan KPU Di dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kunci atau bagian Penting dalam pembangunan Zona Integritas. Di dalam Pembangunan Zona Integritas KPU masih tertinggal dengan Lembaga lain seperti Mahkamah Agung sedangkan KPU masih di level WBK (Wilayah Bebas Korupsi) sementara Lembaga lain sudah memperoleh WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Terkait hal itu KPU RI akan mengirimkan surat edaran terkait program percepatan pembangunan Zona Integritas, dengan tujuan agar KPU tidak kesulitan dalam mencari satker yang akan dijadikan role model untuk dinilai oleh Kemenpan RB. pada paparan Selanjutnya , di dalam rapat koordinasi pengawasan hari ini juga membahas terkait Peran APIP dan Biro Hukum atas Permasalahan Tipikor pada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dan Komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan adanya Rapat Koordinasi ini diharapkan dan menjadi sarana penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal agar penyelenggaraan tugas dan program KPU semakin akuntabel, transparan dan berintegritas. Melalui Rapat Koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi dan peningkatan kinerja pengawasan di seluruh tingkatan satuan kerja di lingkungan KPU.

Layanan Pindah Memilih DPTb

#PaceMace #TemanPemilih, dalam rangka optimalisasi pelayanan Pindah Memilih (DPTb), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari membuka pelayanan Pindah Memilih.. Bagi kalian yang terdaftar dalam DPT dan ingin pindah memilih dapat mengurus Pindah Memilih melalui petugas di kantor KPU Kabupaten Manokwari dengan membawa dokumen bukti dukung sesuai alasan pindah memilih. #KPUMelayani #PilkadaSerentak2024

Pengukuhan dan Pembekalan Relawan Demokrasi Pilkada Manokwari Tahun 2024

#PaceMace #TemanPemilih, KPU Kab. Manokwari pada Senin (7/10) melaksanakan Pengukuhan dan Pembekalan Relawan Demokrasi Pilkada Manokwari Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kab. Manokwari. Pengukuhan dan pembekalan 20 orang relawan demokrasi dari berbagai segmen ini dipimpin oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas, Ronny F. M. Wanggai. Adapun tugas Relawan Demokrasi antara lain akan memetakan varian kelompok sasaran, mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran, identifikasi materi dan metode sosialisasi yang dilakukan, menyusun jadwal kegiatan dan melaksanakan kegaitan sesuai jadwal serta menyusun laporan kegiatannya. #KPUMelayani #PilkadaSerentak2024

KPU Manokwari Gelar Rakor Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada Kabupaten Manokwari Tahun 2024

#PaceMace #TemanPemilih, KPU Kab. Manokwari pada Sabtu (28/9) melaksanakan Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada Kabupaten Manokwari Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kab. Manokwari. Kegiatan ini turut mengundang Bawaslu Kab. Manowkari, Partai Politik, Tim Paslon Berbudi dan Hero serta media.   Kegiatan dibuka oleh Kadiv Teknis Penyelenggara, Sidarman, S.Pt dilanjutkan penyampaian materi dan pembahasan RAB Dana Kampanye. Ada banyak rincian diantaranya Anggaran untuk Pertemuan Terbatas, Rapat Umum, Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, dsb. Hasil dari pembahasan RAB ini nantinya akan dituangkan ke dalam Berita Acara.   #KPUMelyani #pilkadaserentak2024

Populer

Belum ada data.